Jember – Tegalboto, Aksi Kamisan kembali diadakan di depan gedung DPRD Kabupaten Jember, pada Kamis (21/05). Bertepatan dengan peringatan 28 tahun reformasi 1998, aksi ini mengusung tema “Untuk Yang Hilang dan Dibungkam”.
Isu yang disuarakan mulai dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang ada di beberapa daerah salah satunya Papua, hingga isu ketimpangan sosial dan impunitas yang ada di sejumlah institusi. Massa aksi memberi penilaian bahwa reformasi bukan hanya sekadar sejarah, melainkan bentuk perjuangan panjang yang harus terus dikawal. Banyaknya kasus kekerasan oleh negara yang belum tuntas hingga hari ini juga menjadi salah satu alasannya.
Salah satu koordinator aksi menyampaikan, kegiatan ini merupakan wujud dan bentuk kepedulian serta solidaritas untuk mendesak negara agar mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM berat yang selama ini belum terselesaikan.
“Tujuannya adalah mendesak pemerintah untuk bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan terhadap aktivis dan pelanggaran semasa reformasi 1998. Karena setelah Soeharto turun, tidak ada tanggung jawab serta keadilan dari negara bagi korban dan keluarganya,” ujar Lila selaku Komite Kamisan Jember.
Aksi ini dilaksanakan dengan kondusif dan aman, dimulai dari orasi, pembacaan puisi yang dilakukan oleh massa aksi, menyalakan lilin di area bundaran DPRD dan pengangkatan spanduk beserta poster. Tuntutan yang disuarakan oleh massa aksi terkait isu pelanggaran hak asasi manusia, impunitas aparat, kerusakan alam hingga eksploitasi yang harus segera ditangani oleh negara.
Pada aksi yang sama, salah satu massa turut menyoroti impunitas yang ada di dalam pemerintahan dan institusi negara. Ia menyebutkan bahwa kekerasan yang dilakukan aparat tidak dapat dibenarkan dengan cara apapun.
“Kekerasan oleh negara merupakan kejahatan yang dilegitimasi dan dibungkus rapi, sehingga masyarakat tidak melihat bahwa tindakan itu sebagai bentuk kejahatan. Kita juga bisa melihat kejahatan yang terjadi di tahun 1998 dan Papua, negara bertransformasi menjadi aktor pelanggaran HAM. Mereka melakukan kekerasan melalui institusi serta aparat dengan dalih keamanan dan pertahanan,” jelas Farid.
Selain kekerasan, Farid juga menyoroti isu lingkungan yang saat ini berpotensi menyebabkan krisis alam, serta respon negara terhadap masyarakat yang bersuara. “Saudara-saudara di Papua dan daerah lain merasakan represifitas dan kerusakan alam yang disebabkan oleh kerakusan penguasa. Negara juga takut terhadap karya yang dengan jelas menggambarkan kejadian tersebut, baik dari eksploitasi sumber daya maupun kekerasan yang dilakukan aparat,” tambahnya.
Reporter: Atiya Num’atul Salsabila & Sakha Octoya Prasetya
Penulis: Sakha Octoya Prasetya
Penyunting: Dewi Ningrum
Pers Tegalboto!
Menuju Pencerahan Masyarakat!
