(Membaca Wacana Penutupan Prodi yang Dianggap Tidak Relevan dengan Industri)
Hari ini, nilai sebuah program studi atau jurusan kuliah makin sering diukur dari satu hal yang sama: prospek kerjanya. Bukan lagi soal apa yang dipelajari, bagaimana prosesnya, atau bagaimana ia membentuk cara berpikir, melainkan tentang satu pertanyaan yang kerap diulang-ulang dan menjadi momok bagi banyak mahasiswa: “nanti kerjanya apa?”
Pertanyaan tersebut tampak wajar. Bahkan terlalu wajar sampai kita jarang mempertanyakannya kembali. Kalau sebuah jurusan tidak punya jawaban yang jelas, maka perlahan ia akan mulai dianggap bermasalah. Lalu pelan-pelan muncul kesimpulan bahwa mungkin program studi tersebut memang tidak perlu ada, karena prospek kerjanya tidak jelas.
Logikanya sederhana. Terlalu sederhana, malah. Seolah-olah nilai ilmu hanya bisa dibuktikan ketika ia berhasil dikonversi menjadi pekerjaan. Seolah-olah pendidikan tinggi itu semacam jalur distribusi tenaga kerja. Masuk kuliah, keluar jadi karyawan.
Hemat penulis, tidak sepenuhnya keliru kalau saat ini kuliah memang diarahkan untuk bekerja. Kita tidak bisa menutup mata bahwa sebagian besar orang datang ke kampus dengan harapan yang sama; memperbaiki hidup dan membuka peluang yang lebih luas untuk terus hidup. Itu wajar dan valid.
Tapi masalahnya muncul ketika tujuan itu dijadikan satu-satunya arah.
Ketika kuliah hanya dimaknai sebagai jalan menuju pekerjaan, maka seluruh proses pendidikan akan ikut menyempit. Yang dicari hanya yang praktis-praktis saja, yang cepat dipakai, yang langsung bisa diuangkan. Sementara hal-hal yang tidak punya nilai instan mulai dianggap tidak penting dan mungkin saja dianggap tidak relevan. Education is more than just education.
Coba kita lihat bagaimana beberapa bidang ilmu dalam pendidikan tinggi diperlakukan hari ini. Ada bidang-bidang yang lebih mudah terhubung dengan kebutuhan industri karena sifatnya yang aplikatif dan teknis. Ini bukan masalah justru menunjukkan pentingnya bidang tersebut dalam mendorong perkembangan teknologi dan ekonomi. Namun di sisi lain, ada juga bidang ilmu yang bekerja di ranah berbeda. Ia tidak selalu berorientasi pada hasil yang bisa langsung diuangkan, tidak pula memiliki jalur karier yang linier, tetapi tetap memegang peran penting dalam menopang dan membentuk cara berpikir manusia.
Pendidikan, Sejarah, Filsafat, Sosiologi, Sastra Indonesia dan banyak lainnya, adalah sekelumit bidang yang kerap dianggap tidak punya arah yang jelas dalam logika pasar, padahal justru berperan penting dalam membentuk cara berpikir, memahami realitas, dan membaca perubahan sosial.
Ketika semua bidang ini dipaksa tunduk pada ukuran yang sama yakni ukuran yang selaras dengan logika pasar, maka di situlah persoalan akan muncul. Pertanyaannya bukan lagi soal mana yang lebih penting, melainkan apakah adil jika seluruh ilmu dinilai dengan satu standar yang sama?
Saat ini, kita hidup di masa ketika hampir semua hal dikonversi menjadi nilai ekonomi. Waktu dihitung sebagai produktivitas. Hobi dinilai dari potensi monetisasi. Bahkan relasi sosial pun, kadang, dilihat dari manfaatnya. Dalam konteks seperti ini, tidak heran jika pendidikan tinggi ikut terseret ke dalam arus yang sama.
Kampus pelan-pelan diarahkan untuk relevan, atau lebih tepatnya, “sesuai dengan kebutuhan pasar”. Kurikulum disesuaikan dengan industri, jurusan dinilai dari daya serap kerja, dan keberhasilan pendidikan sering kali diukur dari seberapa cepat lulusannya terserap. Sekilas, semua ini terdengar rasional bahkan masuk akal.
Tapi justru di titik inilah kita perlu melihat pendidikan secara lebih utuh. Pendidikan tinggi tidak seharusnya dipahami sebagai kumpulan jurusan yang saling bersaing untuk dianggap paling “berguna”, melainkan sebagai ekosistem pengetahuan yang saling terhubung yang tidak bisa direduksi hanya pada kebutuhan ekonomi semata.
Maka ketika ada wacana bahwa jurusan yang “tidak relevan” sebaiknya dikurangi atau bahkan dihapus, mungkin yang perlu kita pertanyakan bukan hanya kebijakannya, tapi dasar berpikir di baliknya itu apa.
Apakah kita benar-benar ingin menjadikan pendidikan tinggi sepenuhnya tunduk pada logika pasar? Apakah semua hal memang harus punya nilai jual agar bisa dianggap layak dipertahankan? Atau jangan-jangan, yang bermasalah bukan pada bidang ilmunya, tapi pada sistem yang belum mampu mengelola dan menghubungkan berbagai bidang ilmu itu secara seimbang?
Come on, wacana tersebut terlalu cepat menyederhanakan persoalan menjadi “jurusan ini berguna, yang itu tidak” hanya karena dianggap tidak relevan dengan dunia industri, tanpa benar-benar melihat bagaimana keseluruhan ekosistem pendidikan itu bekerja.
Jika standar penilaian yang digunakan terlalu sempit (misalnya hanya bertumpu pada daya serap kerja dan kebutuhan pasar) maka yang terlihat “tidak relevan” akan terus bertambah. Bukan karena bidang ilmunya tidak penting, melainkan karena sistem yang ada belum cukup mampu membaca dan mengelola keragaman peran dari setiap bidang ilmu itu sendiri. Bagaimana setiap bidang diberi ruang untuk berkembang, bagaimana keterhubungan antar ilmu diperkuat, dan bagaimana lulusan dari berbagai latar belakang dapat menemukan serta membangun perannya di tengah masyarakat dengan dukungan dari berbagai pihak, tanpa perlu mereduksi atau mendiskreditkan bidang ilmu tertentu.
Penulis: Nabila Siti Nur H.
Editor: Dewi Ningrum
Ilustrasi:
Pers Tegalboto
Menuju Pencerahan Masyarakat!
