Jember-Tegalboto, Imbas aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta, ribuan mahasiswa turun ke jalan dalam aksi bertajuk Kemarahan Masyarakat Jember pada Sabtu (30/08). Beberapa elemen organisasi mahasiswa, di antaranya Cipayung Plus, BEM se-Jember, Aksi Kamisan, Solidaritas Jember Melawan, dan beberapa elemen lain turut terlibat. Aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dari depan Universitas Jember (UNEJ), bergerak menuju gedung DPR, dan berakhir di Polres Jember.
Mulanya, aksi ini merupakan imbas dari kejadian dilindasnya salah satu driver ojek online yang tengah mengantarkan pesanan di tengah demonstrasi di DPR pada Kamis (28/08). Peristiwa tersebut lantas memicu kemarahan publik terhadap aparat, terutama dikalangan mahasiswa. Berbagai daerah berbondong-bondong menggelar aksi demonstrasi, termasuk di Jember.
Aksi kali ini dipimpin oleh Ajis selaku koordinator lapangan, bersama rekan-rekan dari berbagai elemen organisasi pelajar lainnya. Aksi dibuka dengan orasi mahasiswa, disertai pembakaran ban dan pembacaan puisi.
Ajis menyatakan bahwa Polres Jember selaku aparat yang seharusnya melindungi masyarakat harus menandatangani Pakta Integritas yang berisi beberapa tuntutan aksi sebagai berikut.
- Bebaskan seluruh massa aksi yang ditahan.
- Usut tuntas dan adili seluruh aparat pembunuh dari aktor lapangan hingga otak pemberi perintahnya.
- Evaluasi institusi Polri secara menyeluruh.
- Copot Kapolri Listyo Sigit Prabowo karena gagal mengubah wajah represif kepolisian.
- Presiden dan DPR segera mengevaluasi kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.
Merespon aksi beserta tuntutan yang tertuang dalam Pakta Integritas, Bapak Bobby selaku Kapolres Jember, diminta untuk membacakan Pakta Integritas tersebut di depan massa. Namun, Bobby menolak saat sampai pada tuntutan nomor empat.
“Untuk yang nomor empat, itu di luar kuasa saya,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, koordinator lapangan dengan tegas menyampaikan, “Yang kami sayangkan, Kapolres Jember justru memberikan pernyataan yang sangat mengecewakan. Mereka takut pada poin keempat karena menyangkut jabatan. Jika poin keempat disepakati, otomatis jabatan Kapolres akan terancam. Hal ini menunjukkan tidak adanya keberpihakan kepada rakyat maupun warga sipil, dan akan mengakibatkan korban kekerasan represif serta penghilangan warga sipil di kemudian hari akan semakin masif apabila Kapolri tidak segera dicopot,” tegasnya.
Usai menyatakan ketidaksanggupannya, Kapolres Jember sempat meninggalkan lokasi aksi sementara, sehingga massa aksi nyaris ricuh. Namun, situasi berhasil diredam kembali setelah sejumlah pihak berhasil menenangkan massa.
Setelah melalui beberapa kali diskusi, Bobby akhirnya bersedia menandatangani Pakta Integritas dengan syarat poin keempat tetap tidak disetujui. Meski demikian, ia tetap diminta menyampaikan alasannya di depan massa. Sikap inilah yang kemudian membuat massa menilai Kapolres Jember seolah menyetujui praktik represif terhadap rakyat.
Penulis: Anabela Septyana
Reporter: Nadiyah
Penyunting: Muh Slamet H.
Pers Tegalboto
Menuju Pencerahan Masyarakat!
