Jember, Tegalboto – Solidaritas Jember menggelar aksi massa di depan Gedung DPRD Jember pada Senin, (24/03) untuk menyuarakan keresahan terkait pengesahan RUU TNI. Mereka menilai RUU TNI berpotensi menggerus posisi sipil dan memicu kembalinya Dwifungsi ABRI. Selain itu, mereka juga menyampaikan tujuh tuntutan lainnya.
Aksi diwarnai dengan orasi-orasi kekecewaan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilai secara tiba-tiba mengesahkan RUU TNI tanpa adanya keterbukaan kepada rakyat.
Dalam aksi tersebut, mulanya tidak ada satupun anggota DPRD Jember yang berani menemui massa aksi. Situasi sempat memanas, dengan massa aksi yang terus mendesak agar para anggota dewan turun menemui mereka.
Koordinator Lapangan (Korlap), Muhammad Bilar Habibi Haikal menyampaikan, “Apabila anggota dewan tidak kunjung menemui kami, maka kami tidak akan meninggalkan tempat ini.”
Setelah beberapa saat sembilan dari 49 anggota DPRD Jember akhirnya menemui massa. Para anggota dewan yang hadir berasal dari beberapa fraksi, yaitu Gerindra, NasDem, PKB, PDIP, PPP, Golkar, dan Demokrat. Meski demikian, jumlah tersebut masih jauh dari keseluruhan anggota DPRD yang diharapkan massa aksi untuk turut serta dalam audiensi.
“Dari informasi yang saya dapat dari media sosial maupun berita-berita yang ada, bahwa revisi UU TNI ini tidak mungkin dwifungsi TNI seperti orde baru. Artinya bahwa tidak ada perwakilan fraksi di DPR maupun MPR yang dipilih langsung oleh rakyat mewakili TNI diproses-proses politik yang ada begitu yang kami tau,” ujar Ahmad Halim selaku Wakil Ketua DPRD Jember fraksi Gerindra menanggapi keluhan tersebut.
Untuk menagih keseriusan tanggapan tersebut, aksi massa meminta perwakilan setiap fraksi untuk menandatangani pakta integritas.
Pada saat penandatanganan pakta integritas, beberapa fraksi secara bergantian menandatangani pakta integritas. Meski awalnya jawaban DPRD berbelit-belit saat ditanya kehadiran anggota dewan yang lain, karena massa ingin tidak hanya 9 anggota dewan yang ikut, tetapi juga seluruh anggota DPRD Jember selaku wakil rakyat.
Muhammad Bilar Habibi juga memaparkan terkait pakta integritas yang telah dibuat tidak hanya menuntut soal pengesahan RUU TNI saja tetapi juga menuntut pengembalian kebebasan pers dan hak-hak sipil. Hal ini juga sejalan dengan isu-isu represi yang dilakukan oleh aparat agar negara demokrasi terus berjalan.
“Harapannya bukan hanya sekadar pakta integritas, tetapi sebagai penyambung lidah rakyat yang baik. Mereka itu harus bisa menyalurkan aspirasi ke DPR karena kursinya terlalu empuk sehingga suara kita tidak terdengar,” ujar Haikal.
Penulis : Anabela Septyana
Reporter : Nafisa
Penyunting: Slamet Hariyadi
Pers Tegalboto
Menuju Pencerahan Masyarakat
